BANYUASIN, JON.com – Pemerintah Kecamatan Betung secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Camat Betung pada Senin (09/02).
Acara dibuka langsung oleh Plt. Camat Betung, Dino Suryadinata, SH, dan dihadiri oleh jajaran OPD Kabupaten (stakeholders) strategis. Tampak hadir anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, di antaranya Herli, A.md (Fraksi Nasdem), H.Jupriyadi, SH (Fraksi PDI Perjuangan), dan Abdur Rosid (Fraksi Gerindra).
Selain unsur legislatif, hadir pula perwakilan Koramil Betung, Polsek Betung, dinas-dinas terkait PUPR, Bapenda, BPKAD, Inspektorat, Dinsos serta OPD lainnya, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Betung.
Dalam sambutannya, Plt Camat Betung Dino Suryadinata, SH menjelaskan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah untuk menyelaraskan usulan Kecamatan dari tingkat desa/kelurahan agar sejalan dengan arah pembangunan kabupaten.
”Forum ini menjadi wadah untuk memprioritaskan kegiatan, menetapkan delegasi ke tingkat kabupaten, serta memaksimalkan potensi wilayah melalui sinkronisasi rencana kerja,” ujar Dino.
Anggota DPRD Banyuasin, H.Jupriyadi,SH memberikan catatan kritis dalam forum tersebut. Beliau menyoroti kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Jupriyadi menegaskan agar masalah teknis klasik, seperti kekosongan blangko, tidak lagi menghambat warga yang ingin mengurus KK maupun KTP.
Selain masalah pelayanan, Jupriyadi mengingatkan para kepala desa dan lurah untuk lebih jeli dalam mengajukan usulan pembangunan. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, ia meminta agar setiap usulan yang masuk benar-benar bersifat mendesak (urgent).
“Mengingat kondisi anggaran daerah yang terbatas, kami mengimbau agar usulan yang diajukan benar-benar prioritas bagi kepentingan masyarakat luas,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Musrenbangcam Betung kali ini diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. Dengan sinergi antara pemerintah kecamatan, legislatif, dan desa/kelurahan, hasil musyawarah ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Betung di masa depan. (*)
