BANYUASIN, JON.com – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Banyuasin menyatakan sikap tegas untuk mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Samudera Tanjung Carat. Organisasi loreng oranye ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari identitas daerah hingga ancaman mafia tanah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua MPC PP Banyuasin, Mashuri (akrab disapa Dimas), dalam pidatonya pada Pelantikan Akbar 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP se-Kabupaten Banyuasin di Desa Banyu Urif, Sabtu (27/12/2025).
Dalam paparannya di hadapan ratusan kader, Dimas menggarisbawahi tiga poin utama yang menjadi tuntutan organisasi:
1. Identitas Daerah: “Banyuasin New Tanjung Carat”
Dimas secara terbuka menolak penyematan nama “Palembang” pada proyek yang secara geografis terletak di bumi Banyuasin tersebut. Ia menilai, penggunaan nama daerah yang tepat adalah bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.
”Palembang sudah memiliki Dermaga Boom Baru. Karena lokasi proyek ini ada di wilayah kita, kami mengusulkan nama Pelabuhan Banyuasin New Tanjung Carat. Nama ini harus mencerminkan identitas Kabupaten Banyuasin,” ujar Dimas lugas.
2. Ultimatum Infrastruktur Jalan
Kondisi jalan Tanjung Api-Api yang sering mengalami kemacetan parah dan kerusakan juga tak luput dari kritik. Menurutnya, mustahil distribusi logistik PSN berjalan lancar jika akses utamanya masih terbengkalai.
”Bagaimana material pembangunan bisa masuk kalau di perbatasan bandara saja sudah macet luar biasa? Kami mendesak Pemkab Banyuasin segera berkoordinasi dengan Gubernur dan Kementerian terkait untuk perbaikan jalan nasional ini,” tegasnya.
3. Warning bagi Mafia Tanah
Poin paling krusial yang ditekankan Dimas adalah transparansi pembebasan lahan di lima kecamatan terdampak. Ia memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum “mafia tanah” yang mencoba bermain di balik proyek negara ini.
”Kami minta pemerintah fokus mengawal ganti rugi. Jangan sampai ada rakyat, termasuk kader kami, yang dirugikan. Jika ada hak masyarakat yang dizalimi, Pemuda Pancasila akan menjadi garda terdepan untuk membela,” kata Dimas.
Langkah Nyata: Pos Pengaduan Rakyat
Sebagai bentuk komitmen, MPC PP Banyuasin mengumumkan akan segera mendirikan Pos Pengaduan Pemuda Pancasila. Fasilitas ini ditujukan sebagai wadah bagi masyarakat yang mengalami sengketa lahan maupun masalah sosial lainnya akibat dampak pembangunan pelabuhan.
Poin terakhir yang ditekankan adalah mengenai transparansi pembebasan lahan. Dimas memperingatkan agar proses ganti rugi lahan masyarakat, termasuk lahan milik kader Pemuda Pancasila di lima kecamatan terdampak, tidak disusupi oleh praktik mafia tanah yang merugikan rakyat.
”Kami meminta pemerintah fokus mengawal pembebasan lahan. Jangan sampai ada rakyat yang dirugikan demi kepentingan negara. Jika ada ganti rugi yang tidak diselesaikan dengan baik, Pemuda Pancasila akan menjadi garda terdepan membela kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum bagi Pemuda Pancasila Banyuasin untuk memperkuat perannya sebagai kontrol sosial sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan daerah yang berkeadilan.
Editor: Joni Karbot, S.Th.I., C.IJ., C.PW., C.PR., C.PSE.
Sumber: Rilis MPC PP Banyuasin
